Etika Data: Antara yang boleh secara hukum dan yang pantas secara moral

Buku ini membahas etika data sebagaimana DAMA-DMBOK Bab 2 mendefinisikannya, dengan pengingat yang sama dari DAMA: legal tidak selalu berarti etis. Bab demi bab menguraikan perbedaan hukum dan etika, dua tradisi filosofis (utilitarian dan deontologi) yang melatari satu keputusan data, framework DMBOK2 untuk etika di seluruh data life cycle, dan persetujuan yang tidak bermakna (consent fatigue, dark patterns, asimetri informasi).

Pembahasan dilanjutkan dengan algoritma yang bukan netral, lebih dari dua puluh definisi fairness yang saling bertentangan dalam literatur, UU PDP dan hak yang belum dioperasionalkan (hak penghapusan, hak portabilitas, hak atas penjelasan keputusan otomatis), Privacy Impact Assessment dan komite etika data, respons insiden etika ketika sistem salah, dan pembentukan kebiasaan kerja etis sebagai praktik harian, bukan proyek sekali.

Saya menulis ini sebagai praktisi yang pernah berhadapan dengan permintaan data dari pihak ketiga yang legal tetapi tidak terasa pantas. Saya tidak punya gelar etika; yang saya punya adalah pengalaman membuat keputusan tersebut tanpa kerangka yang jelas. Buku ini ditulis untuk pelaku usaha yang ingin keputusan etika datanya bisa diaudit, bukan diserahkan ke insting.

Untuk pembaca yang mencari: DAMA-DMBOK Bab 2 dalam Bahasa Indonesia, UU PDP No. 27 Tahun 2022 dalam praktik etika, Privacy Impact Assessment, fairness algorithmic, kasus Garante Italia OpenAI 2024, dan kerangka komite etika data. Disusun dari konteks operator di Indonesia, tetapi rangka diagnostiknya berlaku untuk organisasi manapun yang menyimpan data pribadi pengguna.