Melalui pembahasan mengenai kebijakan subsidi, skema Buy The Service (BTS), tata kelola kelembagaan, pembiayaan, dan koordinasi lintas pemerintahan, buku ini menegaskan bahwa keberhasilan transportasi publik sangat bergantung pada keselarasan kebijakan, regulasi, peran, dan komitmen antara pusat dan daerah. Buku ini menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi, pengambil kebijakan, dan pemerhati transportasi dalam merumuskan arah pengembangan transportasi publik Indonesia yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berpihak pada masyarakat.