Kementerian Keuangan mendefinisikan tax expenditure sebagai potensi penerimaan pajak yang tidak ditarik karena insentif, pengecualian, atau fasilitas perpajakan. Tahun 2023 nilainya Rp 530 triliun, jauh melampaui subsidi BBM Rp 386 triliun yang menjadi berita besar. Dari lima fasilitas pajak terbesar, hanya PPN dibebaskan untuk sembako dan jasa pendidikan (Rp 168 triliun) yang penerimanya terdistribusi luas. Empat sisanya, termasuk pengurangan PPh badan industri pionir Rp 108 triliun dan tax holiday smelter Rp 94 triliun, terkonsentrasi di kelompok yang sangat sempit. Kalau Rp 530 triliun didistribusi rata ke 280 juta penduduk, setiap orang dapat Rp 1,9 juta per tahun. Kenyataannya, mayoritas masuk ke puluhan perusahaan besar. Indonesia sudah mempublikasikan Laporan Belanja Perpajakan sejak 2018, tapi debat publik tentang isinya hampir tidak ada.
Setelah membaca buku ini, pembaca bisa mengajukan lima pertanyaan evaluatif untuk setiap fasilitas pajak, memahami kenapa penerima utama hampir tidak pernah masuk di ruang debat publik, dan mengenali apa yang berhasil di Australia, Selandia Baru, dan Chile dalam reformasi tax expenditure.
Yang Akan Anda Temukan
- Definisi tax expenditure dan mengapa nilainya Rp 530 triliun jarang disebut setara dengan subsidi BBM
- Lima fasilitas pajak terbesar 2023 beserta penerima utama dan skala distribusinya
- Lima alasan struktural mengapa tax expenditure tidak pernah masuk debat publik dengan intensitas yang sama
- Lima pertanyaan untuk mengevaluasi setiap fasilitas perpajakan secara kritis
- Reformasi yang berhasil di Australia, Selandia Baru, dan Chile dan tiga komponen kuncinya
Untuk Siapa Buku Ini
- Akademisi perpajakan dan peneliti kebijakan fiskal yang mengkaji transparansi insentif pajak
- Jurnalis investigasi yang meliput isu keuangan negara dan ingin memahami pos yang tidak terlihat
- Anggota lembaga pemantau APBN, LSM fiskal, dan komunitas warga peduli transparansi pajak
Topik & Kata Kunci
tax expenditure indonesia, belanja perpajakan, insentif pajak korporasi, tax holiday smelter, fasilitas pajak ppn, subsidi tersembunyi apbn, reformasi pajak indonesia, kebijakan fiskal, laporan belanja perpajakan, ppn dibebaskan sembako
Ibrahim Anwar, yang dikenal sebagai Hibranwar, adalah pengusaha dan penulis yang bekerja di persimpangan teknik, bisnis, dan konten. Latar belakang Sastra Belanda dari Universitas Indonesia, dengan jalur karier yang berkembang ke arah teknis dan strategis. Ia memulai dari bidang sales dan marketing, lalu beralih ke peran kepemimpinan di beberapa perusahaan.
Sebagai penulis, ia telah menghasilkan ratusan publikasi digital. Pendekatannya terhadap menulis tidak berangkat dari ekspresi personal, tetapi dari kebutuhan untuk menyusun, menguji, dan mendokumentasikan cara berpikir. Gaya tulisannya langsung dan fungsional, menghindari narasi yang tidak perlu, lebih memilih struktur yang jelas dan klaim yang bisa diverifikasi.
ORCID: 0009-0006-0425-4923
Buku saku ini lahir dari pengamatan bahwa subsidi yang paling tidak diperdebatkan adalah subsidi yang paling tidak terlihat, dan yang paling tidak terlihat sering kali yang terbesar manfaatnya bagi kelompok paling berpengaruh.